Berita

UJI PETIK PERUBAHAN PERATURAN MENPAN TENTANG JF-PTP

Jenjang jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran (JF-PTP) adalah jabatan tingkat ahli atau jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan tekniks analisis yang didasarkan atas disiplin keilmuan dan / atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di era globalisasi khususnya di Indonesia telah membawa pengaruh dan perubahan yang cukup signifikan terutama dalam dunia pendidikan, baik dari sisi pendekatan pembelajaran, teknologi yang digunakan untuk pembelajaran dan sebagainya. Menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pengembang teknologi pembelajaran untuk dapat memperluas bidang garapannya dan memperdalam kajian-kajian ilmunya dengan berbasis teknologi.

Lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai perubahan mendasar mengenai manajemen ASN, batas usia pensiun dan hal-hal penting lainnya telah diambil sebagai kebijakan yang haris diikuti dan dipatuhi. Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya mengenai lahirnya media baru dan model-model pembelajaran dan mutakhir yang berpengaruh terhadap perubahan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran juga perlu diindahkan dan dijadikan bidang garapan bagi PTP. Pada dasarnya dengan lahirnya berbagai peraturan terkait ASN terbaru dan dengan adanya perkembangan IPTEK, maka Permenpan yang ada dinilai tidak memadai lagi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya berbagai perubahan, penyesuaian dan penambahan isi substansi Permenpan tentang jabatan fungsional PTP.

Kegiatan Uji Petik Perubahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang JF-PTP (28/09/16) di Ruang Rapat LPMP Sulawesi Selatan, berlangsung satu hari dan di hadiri oleh LP3TK-KPK, UNM, Biro Hukum, BKN, Tekom, dan LPMP sendiri. Tujuan dari kegiatan ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan penyempurnaan dan perubahan Permenpan tentang JF-PTP.

Pengarahan Bapak Kepala LPMP Sulawesi Selatan, Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd., dalam kegiatan ini mengemukakan bahwa Jabatan fungsional umum sebagai jabatan yang belum mengarah ke suatu jabatan tertentu, JF-PTP merupakan salah satu jabatan yang diadakan pemerintah berbasis teknologi dimana pada saat ini sangat dibutuhkan di segala bidang terutama bidang pendidikan agar model pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi lebih efektif dan tidak terhalangi oleh ruang dan waktu, oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi pembelajaran yang tepat untuk menjadikan dunia pendidikan lebih baik.

Untuk mewujudkan JF-PTP di LPMP dan instansi terkait lainnya hendaknya membuat rumah untuk jabatan strategis ini atau mengusulkan jabatan JF-PTP ke dalam peta jabatan lembaga agar dapat diisi oleh pegawai yang berkompeten sesuai dengan kompetensi yang ditentukan untuk jabatan tersebut mengingat dibutuhkannya ilmu PTP dalam mengembangkan model pembelajaran siswa yang lebih efektif seperti menggunakan dunia maya sebagai sarana belajar mengajar nantinya, tutur Dr. Purwanto dari Pustekom.

Provinsi Sulawesi Selatan di pilih oleh Pustekom sebagai salah satu lokasi kegiatan Uji Petik ini karena di LPMP Sulawesi Selatan yang sudah memiliki tujuh (7) calon PTP yang telah lulus diklat dan Universutas Negeri Makassar yang memiliki jurusan Teknologi Pembelajaran serta beberapa instansi lainnya yang akan memasukkan JF-PTP di instansinya.

Dari kegiatan ini diperoleh data mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, beban kerja serta kegiatan pada lembaga yang memiliki pejabat fungsional PTP dan data mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kinerja PTP yang terkait butir-butir kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan kondisi tiga tahun terakhir.

Close
Close