Dalam upaya untuk mempermudah guru melakukan pengecekan terhadap data maupun memperbaharui data serta mengecek kartu NUPTK ( Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan),LPMP Sulawesi Selatan memberikan pelayanan (Senin s.d Kamis) setiap hari kerja.namun terhitung sejak 01 Nopember pelayanan tersebut telah di pindahkan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar di jalan Hertasning dikarenakan datanya telah selesai hingga 80 persen.

Seksi yang dulu pernah menangani pengurusan NUPTK adalah seksi PSI yang di komandoi oleh Halim Muharram.Lulusan Magister Pendidikan UNM jurusan Sosiologi tahun 2003.Ayah dari lima orang anak ini ( satu orang telah meninggal) menjelaskan bahwa pengurusan NUPTK itu tidak susah,berbeda memang dengan informasi yang sering didengar dari Guru yang NUPTK-nya belum terbit

Menurut suami Nurbaya ini,tidak terbitnya NUPTK itu disebabkan oleh berbagi hal. Misalnya saja,ada bagian dari instrumen yang tidak diisikan data yang diperlukan.dan ada tujuh hal yang harus diperhatikan untuk mempermudah terbitnya NUPTK,yakni nama sesuai dengan ijazah,nama sekolah ,NSS sekolah,nama ibu,tanggal lahir,tahun lulus sekolah format ( SD,SMP,SMA,dan Perguruan Tingggi),mulai sejak kapan dia mengajar.jika ada salah satu hal tersebut yang tidak terisi maka jangan harap NUPTK akan terbit.

Banyak guru bertanya apa sebenarnya NUPTK itu?,pada dasarnya ketika guru telah memiliki NUPTK beberarti guru yang bersangkutan telah legal terdaftar di Departemen(Depdiknas red.).Apapun bentuknya sudah harus menjadi perhatian kita sebagai pelaksana di Departemen Pendidikan.

Dibeberapa daerah ada pemberlakuan aturan minimal masa kerja 2 tahun bagi guru Honorer untuk mendapat NUPTK,ini dimaksudkan agar tidak membeludaknya tenaga Honorer di daerah yang bersangkutan.karena jika mau dihitung – hitung,keliatannya perbandingan jumlah sekolah,guru dan rasio kelas dengan beban mengajar 24 jam pelajaran,hampir tdk semua program butuh tambahan guru.Ketika di sebuah SD hanya ada enam kelas dan gurunya sebanyak 18 orang,maka pasti sudah ada yang tidak maksimal melaksanakan tugas,namun untuk kedepannya guru PNS dan Non- PNS tetap ada perhatian dari pemerintah dan ada kecenderungan untuk mensejajarkan antara guru PNS maupun Non-PNS.salah satu kongkritnya ini dapat dilihat dalam tunjangan profesi untuk sertifikasi guru, guru Non – PNS mendapat kuota 10 sampai 15 persen untuk totalitas kabupaten/kota. Itu artinya telah ada kesejajaran.

Jika guru yang mengalami kesulitan mengurus NUPTK sebaiknya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ,namun bila ada keterangan dari Diknas Kabupaten/kota bisa dilayani di LPMP itupun telah melalui koordinasi terlebih dahulu,,jika langsung nanti akan sulut dipantau oleh Diknas didaerahnya,kalau kemarin ( beberapa waktu yang lalu red.) karena Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pada waktu itu kewalahan,dan memiliki kartu NUPTK sebenarnya tdk wajib,yang wajib dimiliki oleh seorang guru tapi yang wajib dimiliki adalah nomor (NUPTK),dikarenakan belum ada biaya pengadaan kartu sehingga ada guru yang berinisiatif untuk membiayai percetakan kartu,tanpa adanya tekanan atau dengan keinginan guru itu sendiri.


Dalam hal ini banyak juga yang mempertanyakan apakah dengan NUPTK ini bisa diangkat menjadi PNS,bahwa disampaikan dalam hal ini belum adanya aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Namun,hal ini bisa saja menjadi persyaratan,sebab dengan memiliki nomor NUPTK ,guru telah mendapat kepastian hukum bahwa memang dia adalah seorang tenaga pendidik (Guru).namun sampai hari ini belum ada aturan yang menyatakan NUPTK sebagai syarat mendaftar sebagai CPNS.tetapi jika guru yang bersangkutan ada NUPTK artinya guru tersebut telah terdaftar.