Program Kerja LPMP Sulsel

Click on the slide!

Audiensi bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.

Click on the slide!

Warga LPMP Sulsel bergaya dengan baju tradisional Indonesia, hal ini sesuai dengan Edaran Kemendikbud no. 1051/A.A6/SE/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang pakaian kerja pegawai pada setiap hari Selasa minggu pertama dan ketiga memakai pakaian Tradisional Indonesia.

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Bagi para pegawai LPMP SULSEL yang ingin mendaftarkan buah hatinya di PAUD DWP LPMP SULSEL
Dimohon agar mengisi Formulir Pendaftaran, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Ibu Endang Asrianti ( Sekretaris WI ).


Silahkan mengunduh formulirnya di bagian bawah.

Attachments:
Download this file (formulir pendaftaran PAUD.pdf)formulir pendaftaran PAUD.pdf[ ]87 Kb

Daftar Isi EBuletin terbitan Maret 2016

No Isi
1 Serah Terima Jabatan Kepala LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2016
2 Sosialisasi Flexible Learning dan  Massive Open Online Course
3 Temu Awal Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015
4 Capacity Building  Pegawai LPMP Sulawesi Selatan
5 Workshop Penyusunan Peta Manajemen Resiko LPMP Sulawesi Selatan
6 Diklat Perencanaan dan Pengembangan Karir PNS LPMP Sulawesi Selatan
7 LPMP dan Pemprov Sulawesi Selatan Kawal Pendidikan Bersama
8 Membangun Budaya Sekolah
9 Teaching Listening Strategy:   How To Help Your Students?
10 Dukung Kemandirian Alutsista, Pria ini Buat Mainan
11 Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran
12Pengelolaan Tenaga Pendidik dalam Era Otonomi Daerah
Attachments:
Download this file (2016 Maret EBuletin.pdf)E-Buletin Edisi Maret 2016[ ]1798 Kb


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen terkait dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru yang professional, pemerintah melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 dilaksanakan sertifikasi guru melalui Pendidikan profesi Guru (SGPPG) untuk guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015. Di samping itu, masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.
1. Alur Sertifikasi Guru melalui PF dan PLPG
Alur pelaksanaan Sertifikasi Guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan disajikan pada gambar berikut:
Penjelasan alur sertifikasi guru yang disajikan pada di atas sebagai berikut.
a. Guru berkualifikasi S-1/D-IV dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai kesiapannya.
b. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
1) Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
2) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
3) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
4) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (Melengkapi Administrasi atau MA) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
c. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal (uji kompetensi guru). Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).
d. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mempersiapkan diri secara mandiri untuk menjadi calon peserta sertifikasi tahun berikutnya.
2. Alur Sertifikasi Guru Melalui SG-PPG
Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru, disajikan pada gambar berikut ini
Penjelasan alur sertifikasi guru yang disajikan pada gambar di atas sebagai berikut.
a. Guru berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV (linearitas dengan S1 dan mapel UKG) dan memiliki skor UKG 2015 minimal 55, mengumpulkan dokumen ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk diverifikasi sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi administrasi.
b. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes masuk sebagai peserta SG-PPG di LPTK. Bagi guru yang lulus tes masuk SG-PPG selanjutnya mengikuti tahapan: (1) workshop tahap I, (2) Pogram Pengalaman Lapangan (PPL) tahap I, (3) workshop tahap II, dan (4) PPL tahap II. Sebelum mengikuti workhsop tahap I, guru melakukan identifikasi problematika pembelajaran di sekolah masing masing yang nanti akan di bahas dalam workshop tahap II. Tugas tersebut setara 3 sks (119 jam)
c. Setiap tahapan diakhiri dengan uji kompetensi yaitu ujian tertulis 1, ujian kinerja 1, ujian tertulis 2, ujian kinerja 2, dan diakhir seluruh tahapan peserta mengikuti ujian tertulis nasional secara online.
d. Peserta yang tidak lulus setiap ujian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat mengulang sebanyak dua kali. Jika tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka pengembangan diri.
e. Peserta yang tidak lulus ujian tertulis nasional ulang kedua dapat mengikuti ujian tertulis nasional pada periode berikutnya sampai masa studinya berakhir (3 tahun).
f. Peserta yang lulus uji kompetensi SG-PPG berhak mendapat sertifikat pendidik
Sumber: Buku 1, Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen terkait dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru yang professional, pemerintah melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 dilaksanakan sertifikasi guru melalui Pendidikan profesi Guru (SGPPG) untuk guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015. Di samping itu, masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.

Read more...


Pendidikan merupakan gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Seperti itulah yang dilontarkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel.
"Masalah pendidikan itu kan kewajiban. Jadi semua pihak harus berkontribusi karena bangsa ini bisa lebih baik kalau pendidikannya itu baik. Salah satu cara memperbaiki Indonesia itu dengan menghasilkan orang pintar," Jelas Syahrul di Ruang Kerja Gubernur, Senin (28/3/2016).
Dalam kunjungannya, Halim Muharram mengungkapkan kalau maksud dan tujuannya untuk bersua dengan Gubernur adalah tidak lain untuk meminta wejangan atau petunjuk dari Pemprov Sulsel sebelum mengimplementasikan program, yang kemudian akan diterjemahkan untuk mengawal mutu pendidikan.
""Tujuannya, supaya LPMP dan Pemprov Sulsel berada pada satu rel. Sehingga, capaian program bisa cepat dan tepat sasaran. Saya juga akan minta saran dan masukan dari berbagai stakeholder dan satuan pendidikan, bagaimana mengawal kualitas pendidikan," ujar Halim Muharram, selaku Kepala LPMP Sulsel.
Pendidikan juga adalah bekal untuk mengejar semua yang menjadi target oleh seseorang dalam kehidupannya sehingga tanpa pendidikan, maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan.
"Kita harus kejar ketertinggalan kita. Maka dari itu saya titipkan, apalagi LPMP adalah label. Saya akan support dan berada dibelakang LPMP. Harapan saya besar sekali sama kita, kalau ada kendala harap sampaikan sama saya," tutur Syahrul.
Syahrul juga menambahkan agar tenaga pendidik betul-betul ditangani dengan serius, dan Syahrul siap jika diundang dalam kegiatan yang bersangkutan dengan pendidikan. "Guru-guru kita mendapat saingan dari teknologi. Bapak harus merapat sama saya, kita masih bisa bicarakan banyak hal mengenai pendidikan. Saya siap, pertemukan saya dan undang saya," tegas Syahrul.


Pendidikan merupakan gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Seperti itulah yang dilontarkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel.

"Masalah pendidikan itu kan kewajiban. Jadi semua pihak harus berkontribusi karena bangsa ini bisa lebih baik kalau pendidikannya itu baik. Salah satu cara memperbaiki Indonesia itu dengan menghasilkan orang pintar," Jelas Syahrul di Ruang Kerja Gubernur, Senin (28/3/2016).

Read more...


Salah satu narasumber, bapak Drs. Suyadi, M.Ed Setditjen Dikdasmen mengatakan bahwa pegawai yang akan melanjutkan pendidikan hendaknya memperhatikan integritas dari Universitas yang akan dijadikan tempat belajar dan segera mengurus surat ijin belajar atau tugas belajar. Begitu pula dalam bekerja hendaknya bekerja dalam satu tim yang solid, ketika salah satu teman tidak bisa hadir dan sementara sedang mengerjakan suatu pekerjaan maka rekan satu timnya yang harus membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga tidak ada penundaan pekerjaan dan pelayanan pun tetap berjalan dengan baik. Absensi dilengkapi dengan baik dan diberengi dengan kinerja yang baik pula, tidak hanya datang pagi dan sore saja istilahnya 704 datang pukul 7 pagi siang menghilang dan datang kembali pada pukul 4 sore untuk ceklok, namun memaksimalkan kinerja dari jam 7.30 sampai dengan 16.00 setiap hari.
Para peserta diberikan pengetahuan tentang Manajemen SDM Strategik dan Manajemen Karir berdasarkan UU ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya  perlu didukung adanyan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.
Untuk mewujudkan SDM aparatur (PNS) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.
Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur (PNS) adalah melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Sistem karir pada umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi  jabatan serta promosi. Pengembangan karir bukan sekedar promosi ke jabatan yang lebih tinggi, melainkan pegawai mengalami kemajuan dalam bekerja, adanya kepuasan dalam jabatan yang dipercayakan serta meningkatnya keterampilan pegawai.
Selain UU ASN para peserta juga diajak oleh Praktisi Psikologi, ibu fauziah Zulfitri untuk meningkatkan motivasi kerja dan bersemangat dalam meraih prestasi dalam bekerja. Diperlukan tiga hal untuk memotivasi diri kita yaitu kekuatan untuk memotivasi diri kita, diperlukan tujuan dalam hidup kita, dan dilakukan secara terus menerus serta pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. “Anda tidak akan menjadi apa yang anda inginkan, jika anda tetap menjadi seperti yang sekarang....”, kata kuncinya adalah BERUBAH.
Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini peserta pegawai LPMP Sulawesi Selatan dapat menambah pengetahuannya tentang UU ASN dan dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan pola karir PNS yang berlaku serta meningkatnya motivasi kerja pegawai LPMP Sulawesi Selatan sehingga semakin terampil dan mampu melaksanakan segala tanggungjawabnya dengan baik.

LPMP Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan Diklat Perencanaan dan Pengembangan Karir PNS untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai tentang pengembangan karir ASN dan meningkatkan motivasi kerja pada pegawai. Sehingga diharapkan pegawai mempunyai persamaan persepsi tentang hak dan kewajiban dan syarat-syarat dalam pengembangan karir dan akan menjadi acuan pegawai dalam rencana pengembangan karirnya sesuai dengan pola karir PNS yang berlaku.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 24 s.d. 26 Maret 2016 di Aula 1 LPMP Sulawesi Selatan. Pola pembelajaran yaitu pemaparan oleh narasumber yang dilengkapi dengan tanya jawab dan praktek. Materi yang diberikan pada kegiatan ini sangat menarik antara lain Manajemen Karir ASN, Motivasi Berprestasi dan Manajemen SDM Strategik.

Read more...