Program Kerja LPMP Sulsel

Click on the slide!

Audiensi bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.

Click on the slide!

Warga LPMP Sulsel bergaya dengan baju tradisional Indonesia, hal ini sesuai dengan Edaran Kemendikbud no. 1051/A.A6/SE/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang pakaian kerja pegawai pada setiap hari Selasa minggu pertama dan ketiga memakai pakaian Tradisional Indonesia.

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen terkait dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru yang professional, pemerintah melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 dilaksanakan sertifikasi guru melalui Pendidikan profesi Guru (SGPPG) untuk guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015. Di samping itu, masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.
1. Alur Sertifikasi Guru melalui PF dan PLPG
Alur pelaksanaan Sertifikasi Guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan disajikan pada gambar berikut:
Penjelasan alur sertifikasi guru yang disajikan pada di atas sebagai berikut.
a. Guru berkualifikasi S-1/D-IV dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai kesiapannya.
b. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
1) Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
2) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
3) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
4) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (Melengkapi Administrasi atau MA) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
c. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal (uji kompetensi guru). Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).
d. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mempersiapkan diri secara mandiri untuk menjadi calon peserta sertifikasi tahun berikutnya.
2. Alur Sertifikasi Guru Melalui SG-PPG
Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru, disajikan pada gambar berikut ini
Penjelasan alur sertifikasi guru yang disajikan pada gambar di atas sebagai berikut.
a. Guru berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV (linearitas dengan S1 dan mapel UKG) dan memiliki skor UKG 2015 minimal 55, mengumpulkan dokumen ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk diverifikasi sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi administrasi.
b. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes masuk sebagai peserta SG-PPG di LPTK. Bagi guru yang lulus tes masuk SG-PPG selanjutnya mengikuti tahapan: (1) workshop tahap I, (2) Pogram Pengalaman Lapangan (PPL) tahap I, (3) workshop tahap II, dan (4) PPL tahap II. Sebelum mengikuti workhsop tahap I, guru melakukan identifikasi problematika pembelajaran di sekolah masing masing yang nanti akan di bahas dalam workshop tahap II. Tugas tersebut setara 3 sks (119 jam)
c. Setiap tahapan diakhiri dengan uji kompetensi yaitu ujian tertulis 1, ujian kinerja 1, ujian tertulis 2, ujian kinerja 2, dan diakhir seluruh tahapan peserta mengikuti ujian tertulis nasional secara online.
d. Peserta yang tidak lulus setiap ujian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat mengulang sebanyak dua kali. Jika tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka pengembangan diri.
e. Peserta yang tidak lulus ujian tertulis nasional ulang kedua dapat mengikuti ujian tertulis nasional pada periode berikutnya sampai masa studinya berakhir (3 tahun).
f. Peserta yang lulus uji kompetensi SG-PPG berhak mendapat sertifikat pendidik
Sumber: Buku 1, Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen terkait dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru yang professional, pemerintah melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 dilaksanakan sertifikasi guru melalui Pendidikan profesi Guru (SGPPG) untuk guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015. Di samping itu, masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.

Read more...


Pendidikan merupakan gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Seperti itulah yang dilontarkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel.
"Masalah pendidikan itu kan kewajiban. Jadi semua pihak harus berkontribusi karena bangsa ini bisa lebih baik kalau pendidikannya itu baik. Salah satu cara memperbaiki Indonesia itu dengan menghasilkan orang pintar," Jelas Syahrul di Ruang Kerja Gubernur, Senin (28/3/2016).
Dalam kunjungannya, Halim Muharram mengungkapkan kalau maksud dan tujuannya untuk bersua dengan Gubernur adalah tidak lain untuk meminta wejangan atau petunjuk dari Pemprov Sulsel sebelum mengimplementasikan program, yang kemudian akan diterjemahkan untuk mengawal mutu pendidikan.
""Tujuannya, supaya LPMP dan Pemprov Sulsel berada pada satu rel. Sehingga, capaian program bisa cepat dan tepat sasaran. Saya juga akan minta saran dan masukan dari berbagai stakeholder dan satuan pendidikan, bagaimana mengawal kualitas pendidikan," ujar Halim Muharram, selaku Kepala LPMP Sulsel.
Pendidikan juga adalah bekal untuk mengejar semua yang menjadi target oleh seseorang dalam kehidupannya sehingga tanpa pendidikan, maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan.
"Kita harus kejar ketertinggalan kita. Maka dari itu saya titipkan, apalagi LPMP adalah label. Saya akan support dan berada dibelakang LPMP. Harapan saya besar sekali sama kita, kalau ada kendala harap sampaikan sama saya," tutur Syahrul.
Syahrul juga menambahkan agar tenaga pendidik betul-betul ditangani dengan serius, dan Syahrul siap jika diundang dalam kegiatan yang bersangkutan dengan pendidikan. "Guru-guru kita mendapat saingan dari teknologi. Bapak harus merapat sama saya, kita masih bisa bicarakan banyak hal mengenai pendidikan. Saya siap, pertemukan saya dan undang saya," tegas Syahrul.


Pendidikan merupakan gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Seperti itulah yang dilontarkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel.

"Masalah pendidikan itu kan kewajiban. Jadi semua pihak harus berkontribusi karena bangsa ini bisa lebih baik kalau pendidikannya itu baik. Salah satu cara memperbaiki Indonesia itu dengan menghasilkan orang pintar," Jelas Syahrul di Ruang Kerja Gubernur, Senin (28/3/2016).

Read more...


Salah satu narasumber, bapak Drs. Suyadi, M.Ed Setditjen Dikdasmen mengatakan bahwa pegawai yang akan melanjutkan pendidikan hendaknya memperhatikan integritas dari Universitas yang akan dijadikan tempat belajar dan segera mengurus surat ijin belajar atau tugas belajar. Begitu pula dalam bekerja hendaknya bekerja dalam satu tim yang solid, ketika salah satu teman tidak bisa hadir dan sementara sedang mengerjakan suatu pekerjaan maka rekan satu timnya yang harus membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga tidak ada penundaan pekerjaan dan pelayanan pun tetap berjalan dengan baik. Absensi dilengkapi dengan baik dan diberengi dengan kinerja yang baik pula, tidak hanya datang pagi dan sore saja istilahnya 704 datang pukul 7 pagi siang menghilang dan datang kembali pada pukul 4 sore untuk ceklok, namun memaksimalkan kinerja dari jam 7.30 sampai dengan 16.00 setiap hari.
Para peserta diberikan pengetahuan tentang Manajemen SDM Strategik dan Manajemen Karir berdasarkan UU ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya  perlu didukung adanyan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.
Untuk mewujudkan SDM aparatur (PNS) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.
Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur (PNS) adalah melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Sistem karir pada umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi  jabatan serta promosi. Pengembangan karir bukan sekedar promosi ke jabatan yang lebih tinggi, melainkan pegawai mengalami kemajuan dalam bekerja, adanya kepuasan dalam jabatan yang dipercayakan serta meningkatnya keterampilan pegawai.
Selain UU ASN para peserta juga diajak oleh Praktisi Psikologi, ibu fauziah Zulfitri untuk meningkatkan motivasi kerja dan bersemangat dalam meraih prestasi dalam bekerja. Diperlukan tiga hal untuk memotivasi diri kita yaitu kekuatan untuk memotivasi diri kita, diperlukan tujuan dalam hidup kita, dan dilakukan secara terus menerus serta pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. “Anda tidak akan menjadi apa yang anda inginkan, jika anda tetap menjadi seperti yang sekarang....”, kata kuncinya adalah BERUBAH.
Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini peserta pegawai LPMP Sulawesi Selatan dapat menambah pengetahuannya tentang UU ASN dan dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan pola karir PNS yang berlaku serta meningkatnya motivasi kerja pegawai LPMP Sulawesi Selatan sehingga semakin terampil dan mampu melaksanakan segala tanggungjawabnya dengan baik.

LPMP Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan Diklat Perencanaan dan Pengembangan Karir PNS untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai tentang pengembangan karir ASN dan meningkatkan motivasi kerja pada pegawai. Sehingga diharapkan pegawai mempunyai persamaan persepsi tentang hak dan kewajiban dan syarat-syarat dalam pengembangan karir dan akan menjadi acuan pegawai dalam rencana pengembangan karirnya sesuai dengan pola karir PNS yang berlaku.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 24 s.d. 26 Maret 2016 di Aula 1 LPMP Sulawesi Selatan. Pola pembelajaran yaitu pemaparan oleh narasumber yang dilengkapi dengan tanya jawab dan praktek. Materi yang diberikan pada kegiatan ini sangat menarik antara lain Manajemen Karir ASN, Motivasi Berprestasi dan Manajemen SDM Strategik.

Read more...

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko di Hotel Singgasana, tanggal 3 s.d. 5 Maret  2016. Workshop ini diikuti oleh 80 orang peserta Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan sebaran perwakilan dari subbagian/seksi, yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan staf di lingkungan LPMP Sulawesi Selatan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko di Hotel Singgasana, tanggal 3 s.d. 5 Maret  2016. Workshop ini diikuti oleh 80 orang peserta Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan sebaran perwakilan dari subbagian/seksi, yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan staf di lingkungan LPMP Sulawesi Selatan.
Tujuan Workshop Penyusunan Manajemen Resiko ini antara lain agar staf dan pimpinan dapat memahami pentingnya manajemen resiko khususnya dalam pelaksanaan program prioritas lembaga; mengidentifikasi keberadaan dan penyebab munculnya resiko dalam pelaksanaan program prioritas lembaga; melakukan penanganan dan pengendalian terhadap resiko yang muncul, serta upaya pendanaannya; dan menyusun atau membuat peta resiko dari program prioritas lembaga.
Hasil yang diharapkan dari Workshop ini antara lain adalah Staf dan pimpinan memiliki pemahaman tentang manajemen resiko, mampu mengidentifikasi, dan mengendalikan resiko program prioritas lembaga dan membuat atau menyusun Peta Resiko dari program prioritas lembaga.
Narasumber yang menjadi fasilitator dalam kegiatan ini sebanyak 5 orang, terdiri dari pejabat eselon (Kepala LPMP), dengan materi Kebijakan dan Program Lembaga; Narasumber Daerah dan Narasumber Pusat yang memandu peserta dalam penyusunan peta resiko.
Berikut materi yang disampaikan dalam workshop tersebuLembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko di Hotel Singgasana, tanggal 3 s.d. 5 Maret  2016. Workshop ini diikuti oleh 80 orang peserta Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan sebaran perwakilan dari subbagian/seksi, yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan staf di lingkungan LPMP Sulawesi Selatan.

Tujuan Workshop Penyusunan Manajemen Resiko ini antara lain agar staf dan pimpinan dapat memahami pentingnya manajemen resiko khususnya dalam pelaksanaan program prioritas lembaga; mengidentifikasi keberadaan dan penyebab munculnya resiko dalam pelaksanaan program prioritas lembaga; melakukan penanganan dan pengendalian terhadap resiko yang muncul, serta upaya pendanaannya; dan menyusun atau membuat peta resiko dari program prioritas lembaga.

Read more...


Dalam rangka memenuhi kewajiban pegawai untuk menyusun sasaran kerja berdasarkan  jabatan yang diampuh dimana sasaran kerja pegawai tersebut merupakan kontrak kerja  antara bawahan dan atasan, maka LPMP Sulawesi Selatan mengadakan Capacity Building pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2016 di Hotel Wisata Pantai Galesong, Desa Sampulungan, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar. Dengan adanya peralihan unit utama LPMP dari BPSDMPK & PMP ke Ditjen Dikdasmen mengakibatkan perubahan pada aplikasi e-SKP yang digunakan dari aplikasi SKP yang berasal dari BPSDMPK & PMP telah dihentikan tahun 2015 dan beralih ke aplikasi e-SKP yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian Kemendikbud.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan berproduktivitas, motivasi dan keterampilan pegawai dalam pengembangan dan membangun kemampuan personal, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang aplikasi e-SKP Biro Kepegawaian Kemendikbud. Acara dimulai pada hari kamis (25/02/16) pukul 17.00 sore, dibuka oleh Kepala LPMP Sulawesi Selatan, Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd., dalam acara pembukaan tersebut beliau mengutarakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengawali kegiatan di tahun 2016, namun sebelum memulai sebaiknya kita membangun komitmen dan semangat kerja yang tinggi agar apa yang kita kerjakan tidak menjadi sebuah beban yang sangat berat sehingga membuat kita enggan untuk melirik apalagi mengerjakannya.
“LPMP Sulawesi Selatan adalah sebuah lembaga yang besar, lembaga yang besar membutuhkan semangat yang besar untuk memulai sesuatu yang besar....lembaga yang besar harus dikawal dengan orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas kedinasan, baik itu PNS maupun Non PNS..., dibutuhkan saling pengertian diantara kita, untuk bersama-sama membangun dan mengembalikan kejayaan LPMP Sulawesi Selatan seperti pada tahun 2005 sebagai LPMP yang berjaya dibidang IT dan pelan-pelan menghapus predikat sebagai LPMP terburuk kebersihannya...” ulasan beliau dalam memotivasi seluruh pegawai LPMP Sulawesi Selatan. Keinginan beliau juga adalah menarik minat orang-orang diluar lingkungan LPMP Sulawesi Selatan untuk datang berkunjung ke LPMP dengan memberikan keramah-tamahan dan keamanan kepada setiap tamu yang datang, hal ini bisa dimulai dari para security kita kemudian berlanjut ke setiap bagian. Untuk membedakan tamu dan pegawai hendaknya seluruh pegawai menggunakan id-card.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disampaikan Kepala Bagian Umum LPMP Sulawesi Selatan, Bapak Drs. Suardi B., M.Pd memaparkan antara lain tentang Kewajiban, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin, Jenis Pelanggaran, dan segala peraturan  yang mengikat PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan. Hendaknya seluruh pegawai LPMP Sulawesi Selatan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah dan aturan yang berlaku sehingga akan meminimalisir tingkat pelanggaran dan hukuman disiplin dikalangan PNS LPMP Sulawesi Selatan.
Elektronik Sasaran Kerja Pegawai
Aplikasi Elektronik Sasaran Kerja Pegawai yang dising kat dengan e-SKP digunakan untuk mencatat rencana kerja, realisasi kerja dan menghitung kinerja dari seorang pegawai dalam jabatan yang diampunya. Sesuai yang dikemukakan oleh bapak Saleh Saripuddin, S.Kom dari Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bahwa Proses perhitungan realisasi SKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor  46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang Ketentuan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013. Sedangkan Peraturan Pemerintah no. 107 mengatur tentang disiplin kehadiran pegawai tepat datang tepat pulang.
Aplikasi SKP dapat diakses menggunakan web browser seperti internet explorer, firefox, dan crhom pada laman  http://skp.sdm.kemdikbud.go.id. Atau http://118.98.234.94/skpbaru Pegawai yang dapat menggunakan aplikasi SKP adalah CPNS/PNS yang tercatat dalam database kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melakukan pembaruan database kepegawaian tersebut dapat dilakukan oleh user dari pengelola kepegawaian di masing-masing unit kerja yang ditunjuk melalui laman http://data.sdm.kemdikbud.go.id.
Proses Sasaran Kerja Pegawai dengan e-SKP
Keterangan :
Pegawai melakukan login pada aplikasi e-SKP dengan menggunakan NIP dan Password (standar password adalah skp12345) kemudian mengisi Rencana SKP (Kuantitas, Kualitas, Waktu, Biaya, AK), mengisi Target Bulanan dari Rencana SKP, mencetak Rencana SKP, Hasil cetakan disampaikan kepada Atasan Langsung untuk mendapatkan persetujuan terhadap Rencana Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun, Persetujuan dilakukan oleh Atasan langsung dengan cara menandatangani Rencana SKP dan memberikan persetujuan secara elektronik melalui Aplikasi SKP, Setelah mendapatkan persetujuan secara elektronik pegawai tidak dapat lagi merubah SKP yang telah ditetapkan, Untuk merubah SKP yang telah disetujui, pegawai harus mengajukan perubahan kepada atasan langsung untuk dilakukan perubahan (pembatalan persetujuan) sampai pegawai mengajukan Rencana SKP yang baru, Sepanjang Rencana SKP belum disetujui oleh atasan langsung, maka pegawai tidak dapat memasukkan data laporan hasil pekerjaan pada realisasi rencana SKP. Nilai Kinerja Formulir Realisasi Sasaran Kerja Pegawai akan bertambah setelah laporan realisasi SKP disetujui oleh atasan melalui aplikasi e-SKP, Laporan Realisasi SKP, baik yang disetujui maupun tidak oleh atasan akan tercatat dalam laporan realisasi pegawai.
Pada aplikasi e-SKP ini tidak ada upload dan download dokumen namun pegawai tetap mengumpulkan bukti fisik dan pencatatan kinerja kemudian membuat summary (ringkasan laporan) dalam setahun.
Dinamika Kelompok
Selain mengikuti materi dalam kelas, terdapat materi di luar kelas yaitu Dinamika Kelompok yang diikuti oleh seluruh pegawai LPMP Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok, meningkatkan produktivitas anggota kelompok, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini seluruh pegawai LPMP Sulawesi Selatan dapat menjalin kerjasama yang baik dalam membangun lembaga, memikirkan bersama-sama segala permasalahan yang dialami lembaga sehingga dapat diperoleh pemecahannya dengan cepat, efektif dan efisien.

Dalam rangka memenuhi kewajiban pegawai untuk menyusun sasaran kerja berdasarkan  jabatan yang diampuh dimana sasaran kerja pegawai tersebut merupakan kontrak kerja  antara bawahan dan atasan, maka LPMP Sulawesi Selatan mengadakan Capacity Building pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2016 di Hotel Wisata Pantai Galesong, Desa Sampulungan, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar. Dengan adanya peralihan unit utama LPMP dari BPSDMPK & PMP ke Ditjen Dikdasmen mengakibatkan perubahan pada aplikasi e-SKP yang digunakan dari aplikasi SKP yang berasal dari BPSDMPK & PMP telah dihentikan tahun 2015 dan beralih ke aplikasi e-SKP yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian Kemendikbud.

Read more...